Globalsultra.co.id,Kendari – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk, di Blok Mandiodo, Konawe Utara kembali mencuat setelah ratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Pemantau Penegakan Hukum (LPPH) serta Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra), Senin 4 September 2023.
Mereka mendesak Kejati Sultra untuk segera memanggil dan memeriksa pihak Syahbandar Molawe atas dugaan keterlibatannya dalam kasus tindak pidana korupsi di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Tbk, di Blok Mandiodo Konut.
Koordinator Lapangan (Korlap) 1, Rendi Tabara mengatakan penanganan kasus korupsi di WIUP PT Antam terkesan lambat, sebab sampai saat ini penyidik Kejati Sultra belum memeriksa satu orangpun dari pihak Syahbandar UPP Kelas I Molawe.
“Padahal kata Rendi, sangat jelas Syahbandar merupakan kunci utama atas keluarnya Ore Nikel dari dalam WIUP PT Antam tbk UBPN Konawe Utara di Blok Mandiodo,” ungkapnya.
Sementara itu Awaludin Sisila menambahkan, lambatnya kinerja dari penegak hukum ini kata dia, menimbulkan tanda tanya besar. Bagaimana tidak, instansi yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin keluarnya nikel dari WIUP PT Antam belum satupun yang di periksa oleh Kejati Sultra.
Oleh karena itu pihaknya meminta Kejati Sultra, untuk tidak tebang pilih dalam mengungkap pelaku tindak pidana korupsi penjualan nikel dari WIUP PT Antam UBPN Konut. Kami juga mendesak untuk memanggil dan memeriksa mantan Kepala Syahbandar dan oknum pegawainya berinisial INR yang diduga memiliki peran penting dalam pusaran kasus korupsi pertambangan di WIUP PT Antam Konut. Tegasnya .
Terkait hal ini, Kepada inisial INR yang namanya ikut disebutkan, saat di konfirmasi media ini lewat WhatsApp menyatakan bahwa jaman Pak LWL saya tidak punya jabatan dan saat itu saya sekolah. Kemudian H.Faisal Pontoh masuk pertengahan bulan juni pada saat itu saya ada SPT ditugaskan Di Syabandar Molawe. Ungkap INR. (*)
